BIPOL.ID, KOTA CIMAHI - Penanggulangan kemiskinan tidak
lagi cukup dilakukan melalui pendekatan bantuan sosial semata. Dibutuhkan model
pemberdayaan yang mampu membangun kemandirian masyarakat dengan memanfaatkan potensi
lokal secara berkelanjutan. Berangkat dari semangat tersebut, Pemerintah Kota
Cimahi melalui Dinas Sosial menginisiasi pengembangan Program Kampung Sosial
Berbasis Ketahanan Pangan dengan Orientasi Destinasi Wisata sebagai strategi
baru dalam mempercepat pengentasan kemiskinan melalui kolaborasi lintas sektor.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Focus
Group Discussion (FGD) Pengembangan Kampung Sosial Berbasis Ketahanan Pangan
dengan Orientasi Destinasi Wisata yang digelar di Mal Pelayanan Publik (MPP)
Kota Cimahi, Selasa (7/7/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk
menyatukan gagasan, menyusun arah kebijakan, sekaligus memperkuat sinergi
antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan berbagai
pemangku kepentingan dalam membangun model pemberdayaan masyarakat yang
berkelanjutan.
FGD dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia
Yudisthira, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan (TPPK) Kota Cimahi. Hadir sekitar 100 peserta yang berasal dari
perangkat daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan,
lembaga vertikal, komunitas, serta insan media.
Adhitia menegaskan bahwa penanganan kemiskinan harus
bergeser dari pola bantuan menjadi pemberdayaan yang mampu meningkatkan
kapasitas masyarakat. Menurutnya, Program Kampung Sosial dirancang sebagai
ruang kolaborasi untuk membangun masyarakat yang mandiri secara sosial maupun
ekonomi dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki setiap wilayah.
"Kampung Sosial merupakan gagasan yang sangat baik dan
memiliki potensi untuk direplikasi di seluruh wilayah Kota Cimahi. Kunci
keberhasilannya terletak pada kolaborasi semua pihak agar masyarakat mampu
menjadi mandiri secara sosial maupun ekonomi," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa setiap wilayah memiliki karakteristik
dan potensi yang berbeda. Karena itu, pendekatan pembangunan harus dimulai dari
tingkat RT, RW hingga kelurahan agar program yang dijalankan benar-benar sesuai
dengan kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan dampak yang nyata.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Cimahi, Totong
Solehudin, menjelaskan bahwa Program Kampung Sosial merupakan inovasi
pembangunan sosial yang mengintegrasikan aspek kesejahteraan sosial, ketahanan
pangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelestarian lingkungan, hingga
pengembangan destinasi wisata berbasis potensi lokal.
Menurutnya, Kota Cimahi yang memiliki luas wilayah terbatas
namun tingkat kepadatan penduduk yang tinggi masih menghadapi berbagai
tantangan sosial, terutama dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Berdasarkan
Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), masih terdapat kelompok
masyarakat pada desil bawah yang memerlukan intervensi secara terpadu melalui
penguatan perlindungan sosial sekaligus pemberdayaan ekonomi.
Sebagai tahap awal,
pengembangan Kampung Sosial akan difokuskan di Kelurahan Cipageran dan
Kelurahan Citeureup yang memiliki potensi besar di bidang pertanian perkotaan
(urban farming), kelembagaan sosial, usaha mikro, hingga wisata berbasis
masyarakat. Potensi tersebut akan diintegrasikan menjadi sebuah kawasan
pemberdayaan yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi sekaligus meningkatkan
kesejahteraan warga.
Program ini dikembangkan melalui pendekatan Pentahelix,
yakni kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan
media. Pendekatan tersebut dipadukan dengan konsep social engineering untuk
mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju kemandirian melalui penguatan
ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
Sebagai inspirasi, Dinas Sosial mengadopsi konsep Amati,
Tiru, dan Modifikasi (ATM) dari berbagai daerah yang berhasil mengembangkan
kawasan wisata berbasis pertanian, kemudian disesuaikan dengan karakteristik
Kota Cimahi. Menariknya, kawasan Kampung Sosial juga direncanakan memanfaatkan
kendaraan inovasi Komodo, karya anak bangsa asal Kota Cimahi, sebagai salah
satu identitas sekaligus daya tarik kawasan.
Totong menegaskan, keberhasilan Program Kampung Sosial tidak
hanya diukur dari berkurangnya angka kemiskinan, tetapi juga dari meningkatnya
kemandirian masyarakat, tumbuhnya aktivitas ekonomi lokal, terbentuknya
lingkungan yang produktif, serta hadirnya kawasan yang mampu menjadi destinasi
edukasi dan wisata berbasis pemberdayaan masyarakat.
Yang tidak kalah penting, pengembangan program ini dirancang
dengan mengedepankan semangat gotong royong dan kolaborasi tanpa bergantung
sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Kota
Cimahi mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan melalui dukungan
program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), perguruan tinggi, komunitas,
organisasi sosial, hingga dunia usaha sehingga keberlanjutan program dapat
terjaga dalam jangka panjang.
Melalui FGD ini, Pemerintah Kota Cimahi berharap lahir
berbagai masukan strategis yang mampu menyempurnakan desain Program Kampung
Sosial sebelum diimplementasikan di lapangan. Program tersebut diharapkan
menjadi model pemberdayaan masyarakat yang tidak hanya mampu mempercepat
penanggulangan kemiskinan, tetapi juga menghadirkan kawasan yang produktif,
mandiri, dan berdaya saing sebagai bagian dari upaya mewujudkan Cimahi MANTAP
melalui pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (*).