Bandung Barat, bipol.id -- Realisasi pendapatan pajak daerah di Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada triwulan pertama tahun 2026 menunjukkan tren yang positif dan cukup menggembirakan.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) KBB, Rini Santika, melalui Kepala Bidang Penetapan dan Pelayanan Bapenda KBB, Sandi Mitra, menyampaikan bahwa capaian tersebut menjadi indikator awal yang baik dalam upaya memenuhi target pendapatan tahun ini.
Menurut Sandi, target pendapatan pajak daerah tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp806.204.284.992 yang bersumber dari 10 jenis pajak daerah serta 2 jenis opsen. Hingga 20 April 2026, realisasi pendapatan telah mencapai Rp183.387.869.140 atau sekitar 22,47 persen dari target tahunan.
"Secara umum capaian ini cukup baik untuk triwulan pertama. Bahkan sebagian besar jenis pajak sudah melampaui target yang ditetapkan pada periode ini," ujarnya saat ditemui di kantor Bapenda KBB, Senin (20/4/2026).
Ia menjelaskan, mayoritas jenis pajak telah melampaui target triwulan pertama yang berada di kisaran 15 persen. Beberapa di antaranya meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, pajak penerangan jalan, parkir, serta air tanah. Rata-rata capaian sektor tersebut bahkan berada di angka 20 hingga 30 persen.
Namun demikian, terdapat satu sektor yang realisasinya masih di bawah target, yakni Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hingga saat ini, realisasi PBB baru mencapai 14,69 persen, sedikit di bawah target triwulan pertama sebesar 15 persen.
"Untuk PBB memang belum maksimal karena distribusi SPPT baru dilakukan pada awal hingga pertengahan Maret. Selain itu, jatuh tempo pembayaran berada di bulan Juli, sehingga realisasi signifikan biasanya terjadi di pertengahan hingga akhir tahun," jelasnya.
Meski begitu, pihaknya tetap optimistis capaian PBB akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Secara keseluruhan, tren pendapatan pajak tahun ini dinilai lebih baik dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya.
"Jika melihat tren sebelumnya, hampir seluruh jenis pajak tahun ini berada di atas realisasi periode yang sama. Ini menjadi awal yang baik untuk mencapai target hingga akhir tahun," tambahnya.
Peningkatan ini, lanjut Sandi, tidak terlepas dari sinergi antarbidang di lingkungan Bapenda, khususnya dalam pendataan objek pajak baru, penagihan, serta pemeriksaan terhadap wajib pajak yang menunggak.
Selain itu, Bapenda KBB juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, di antaranya Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pengacara negara dalam upaya penagihan, serta Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP Pratama dalam pertukaran data perpajakan.
"Melalui kerja sama ini, kami dapat mencocokkan data antara pajak pusat dan pajak daerah. Jika ditemukan ketidaksesuaian, akan ditindaklanjuti dengan penerbitan SKPD kurang bayar," tegasnya.
Di sisi lain, untuk opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), capaian juga menunjukkan hasil positif. Realisasi PKB telah mencapai 23,76 persen, sementara BBNKB mencapai 26,75 persen, keduanya melampaui target triwulan pertama.
Sandi juga menyinggung upaya penertiban wajib pajak, khususnya di sektor usaha dan kawasan wisata seperti Cikole. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pemasangan stiker penanda kepatuhan pajak di lokasi usaha.
"Setelah dilakukan penertiban, sejumlah pelaku usaha mulai melakukan pembayaran pajak. Ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran wajib pajak," ujarnya.
Terkait potensi pajak dari sektor pariwisata, ia menjelaskan bahwa tidak seluruh pendapatan masuk ke kas Pemda KBB. Salah satu contohnya adalah kawasan wisata Gunung Tangkuban Perahu.
"Pendapatan tiket masuk Tangkuban Perahu tidak masuk ke KBB karena sebagian wilayah administrasinya berada di Subang. Namun, sektor restoran di kawasan tersebut tetap menjadi objek pajak KBB," jelasnya.
Ke depan, Bapenda KBB akan terus mengoptimalkan pendataan objek pajak baru serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna mendongkrak pendapatan daerah.
"Dengan tren positif saat ini, kami optimistis target Rp806 miliar bahkan berpotensi meningkat hingga Rp816 miliar dapat tercapai," pungkasnya.***)