BIPOL.ID, KOTA BANDUNG -
Lantik 169 Pejabat, Wali Kota Ingatkan Integritas dan Sinergi Pelayanan Publik
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, melantik sebanyak 169 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Rabu, 22 April 2026, di Plaza Balai Kota Bandung.
Jumlah tersebut terdiri dari 136 pejabat struktural, 15 Kepala Puskesmas, serta 18 pejabat fungsional.
Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi sekaligus penguatan kinerja birokrasi di lingkungan Pemkot Bandung.
Dalam sambutannya, Farhan menyatakan, pelantikan jabatan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk kepercayaan yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.
"Ini adalah kepercayaan negara, pemerintah daerah, dan masyarakat. Oleh karena itu, integritas harus menjadi fondasi utama dalam menjalankan tugas," ujarnya.
Farhan mengingatkan, integritas merupakan cerminan diri aparatur sipil negara. Kuat atau lemahnya integritas akan menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Selain itu, ia menyebut rotasi, mutasi, dan promosi jabatan sebagai hal yang wajar dalam dinamika birokrasi.
Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi serta menyesuaikan kebutuhan pelayanan publik yang terus berkembang.
"Jabatan yang diemban harus dijalankan secara profesional, adaptif, dan penuh semangat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," katanya.
Farhan meminta seluruh pejabat yang dilantik untuk bekerja selaras dengan visi pembangunan Kota Bandung, yakni mewujudkan Bandung yang unggul, terbuka, amanah, maju, dan agamis hingga tahun 2029.
Khusus kepada para camat dan lurah, ia menegaskan peran strategis sebagai ujung tombak pemerintahan di wilayah. Ia meminta adanya sinergi kuat antara kewilayahan dan perangkat daerah.
"Tidak ada pekerjaan yang lebih penting dari yang lain. Semua adalah bagian dari sistem pemerintahan yang terintegrasi. Kuncinya adalah komunikasi dan kolaborasi," tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Farhan juga menyoroti pentingnya kehati-hatian aparatur dalam menggunakan media sosial.
Menurutnya, informasi yang disampaikan pejabat pemerintah kerap dipercaya publik, sehingga harus dijaga akurasi dan etika penyampaiannya.
"Gunakan media sosial dengan bijak. Jangan sampai informasi yang tidak tepat justru merusak kepercayaan masyarakat," ujarnya.**