BANDUNG BARAT, bipol.id | Komitmen terhadap peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat terus diperkuat DPRD Kabupaten Bandung Barat melalui pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah (P3D) Tahun Anggaran 2026. Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian ialah keberlangsungan program BPJS Kesehatan Universal Health Coverage (UHC) agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat, Wendi Sukmawijaya saat menggelar kegiatan sosialisasi pengawasan P3D terkait BPJS Kesehatan UHC, Jumat (8/5/2026), yang dihadiri ratusan warga Desa Rajamandala Kulon dan Desa Mandalasari.
Dalam kegiatan tersebut, Wendi menegaskan bahwa sektor kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijamin pemerintah daerah. Karena itu, DPRD Kabupaten Bandung Barat terus mengawal kebijakan pelayanan kesehatan agar berjalan optimal dan tepat sasaran.
"Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sudah menggelontorkan anggaran lebih dari Rp195 miliar untuk BPJS Kesehatan. Ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak," ujarnya.
Menurut Wendi, alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Bandung Barat sekaligus membiayai iuran masyarakat kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD, khususnya warga kurang mampu.
Ia menjelaskan, program BPJS Kesehatan Universal menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan kesehatan masyarakat, terlebih masih terdapat ribuan warga yang belum terlindungi kepesertaan BPJS.
"Kesehatan adalah hak dasar masyarakat. Karena itu negara harus hadir memastikan seluruh warga memperoleh perlindungan kesehatan secara menyeluruh," katanya.
Selain memastikan kepesertaan masyarakat, DPRD Kabupaten Bandung Barat juga menaruh perhatian terhadap kualitas pelayanan kesehatan di lapangan. Wendi menilai pelayanan yang cepat, mudah, dan tidak berbelit menjadi bagian penting dalam keberhasilan program BPJS Kesehatan Universal.
"Jangan sampai pemerintah sudah membayar iuran masyarakat, tetapi pelayanan di lapangan masih lambat atau masyarakat dipingpong ketika berobat. Ini harus menjadi perhatian bersama," tegasnya.
Kegiatan sosialisasi tersebut juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat terkait mekanisme BPJS Kesehatan Universal, mulai dari proses pendaftaran, aktivasi kepesertaan, hingga tata cara penggunaan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rumah sakit rujukan.
Warga tampak antusias mengikuti kegiatan dan memanfaatkan kesempatan berdialog langsung mengenai berbagai kendala administrasi maupun pelayanan kesehatan yang selama ini dihadapi.
Wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) Bandung Barat II yang meliputi Kecamatan Cipatat, Cipeundeuy, dan Cikalongwetan disebut menjadi salah satu fokus perhatian dalam perluasan cakupan layanan BPJS Kesehatan. DPRD bersama pemerintah daerah berkomitmen memastikan seluruh masyarakat di wilayah tersebut mendapatkan perlindungan kesehatan secara optimal.
Melalui pengawasan P3D Tahun Anggaran 2026, DPRD Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya dalam mengawal kebijakan pelayanan publik yang berpihak kepada masyarakat, khususnya pada sektor kesehatan sebagai kebutuhan mendasar seluruh warga.
Wendi juga mengajak aparatur desa dan masyarakat untuk aktif membantu warga yang belum terdaftar atau mengalami kendala kepesertaan BPJS agar segera mendapatkan solusi.
"Kalau ada warga yang belum aktif atau belum terdaftar, segera dibantu prosesnya. Program ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin demi kepentingan masyarakat," tandasnya. *)diskominfotikkbb